Anggaran 2.5 Miliar Lebih di Duga Fiktif, PPK Off The Record

Bima ~ Media Aspirasi ~ Diduga pejabat pembuat komitmen PPK melakukan korupsi anggaran, tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, Dinas kesehatan kabupaten Bima, provinsi nusa tenggara barat NTB. Pada hari Rabu (09/06/2021).


Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima fraksi Partai Nasdem, Ketua Pansus dan Ketua Komisi lll, Edy Muhlis S.sos, Mengungkapkan saat wawancara beberapa Media di ruangan komisi lll, menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan pembelanjaan barang Alat kesehatan covid19. Pada saat badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) menghadiri undangan hanya dia pihak PPK saja yang tak hadir. 


B Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus dia bilang semua sudah menjawab "data sudah diserahkan kepada BPKAD" akhirnya kami juga selalu tim pansus, besoknya langsung panggil pihak BPKAD.


BPKAD saat di berikan surat untuk menghadiri dikantor ini. DPKAD datang, namun mengapa oknum inisial (A) ini tak hadir. Mulai dia tidak hadir pada waktu itu, kami merasa kekecurigaan dari tim pansus mendungga kuat, ada apa?.


Diduga adanya rekayasa dokumen di Dinas kesehatan kabupaten Bima, apalagi dokumen, yang mana tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).


"Setelah dilakukan pengecekan dengan cara konfirmasi dan klarifikasi pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penguna Anggaran (PA) dan beberapa kepala OPD serta pelaku usaha yang dilibatkan ada dugaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB, artinya fiktif," kata Edy Muhlis.


Edy Muhlis, Mengungkapkan waktu kedatangan BPKAD, Kepala BPKAD harap menjawab dengan jujur ​​dan jujur, "dalam pernyataan beberapa oknum berinisial (A), bahwa pembelanjaan data Anggaran Covid-19 yang 2.5 miliar dari dikes, sudah diserahkan kepada BPKAD, dengan sontak Kepala dinas pun menjawab, itu semua bohong," ungkap Edy Muhlis. 


Lanjut Dia, Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara dan kepala BPKAD, bahwa. Artinya, dia telah melakukan terkait dengan institusi dan institusi da'erah, terhubung dengan DPRD, apalagi tim pansus yang paling tinggi untuk kinerja kepemerintahan da'erah. 


"Kemudian kedua yang dilakukan oleh oknum (Ashadi) adalah Menyampaikan dokumen telah diserahkan kepada BPKAD. Menurut saya sebagai ketua pansus, ini sudah tidak jelas dan harus di atensi khusus kasus ini. Tentu saja hal ini pihak pemerintah daerah jangan dipercaya lagi orang seperti ini. ini," ujar dia.


Namun sampai hari ini karena kami sudah memberikan surat dalam rapat paripurna DPRD, inisial (A) yang sebagai PPK telah memmbohongi kami dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bima. karena memang dia tidak menghargai kami sebagai pansus di DPRD.


"Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab atas suatu kasus. Kemudian yang kedua dari dokumentasi satu sektor perusahaan ini memberikan cerita tentang berita acara acara barang, dan macam apa surat tanda serahterima di setiap kecamatan dan desa-desa. Oknum inisial (A) telah melakukan kegiatan publik dan pihak institusi pemerintah daerah serta pihak pansus DPRD Kabupaten Bima," tandasnya.


Jumlah kerugian negara sebesar Rp 2.5 miliar lebih tentang pengadaan barang Covid-19 


Ketua pansus bersi tegas terhadap oknum berinisial (A) menjabat sebagai PPK di dinas kesehatan kabupaten Bima. Omong kosong itu oknum PPK, masa mau undur diri dari kesehatan, tugas PPK yang memastikan segala sesuatu hal tentang barang pembelanjaan.


Masalah ini Saya akan gandeng tangan dengan LSM nantinya untuk dilaporkan beberapa orang tersebut, agar tau siapa saja dalang semua ini kita adalah tim pansus.


Kita sudah membuat laporan dugaan penyimpangan melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 serta tembusannya kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat, Kejaksaan Agung RI, Kejati dan Ombusdman RI Perwakilan NTB," Tutupnya ketua pansus sekaligus ketua komisi III DPRD Kabupaten Bima.


Oknum inisial (A) menjawab saat dikonfirmasi oleh wartawan, Tanggapan nya "Off the record sajalah," kata singkatan pihak Pejabat pembuat komitmen PPK, di dinas kesehatan (Dikes) kabupaten Bima. (Merah/01).


Sembari menunggu tanggapan dari pihak BPKAD dan dikes. Serta pihak CV - PT. Berita ini ditayangkan oleh media ini.