Trending Topik !! Wali Kota Bima di Minta Segera Evaluasi dan Copot Direksi BUMD Aneka Kota Bima

Kota Bima ~ Media Aspirasi ~ Beberapa hari ini jadi Trending topik, Perso'alan Perusahaan Umum daerah (PEMUDA) kota Bima di perbincangkan oleh netizen dikalangan LSM, aktivis dan masyarakat, diluar maupun dalam media sosial, media online, serta media cetak.


Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Perumda Aneka bersama DPRD Kota Bima pada kamis (9/9/2021) menuai polemic ditengah masyarakat. Bagaimana tidak, setelah rapat dengar pendapat tersebut banyak mencuat kejanggalan secara prosedural terjadi, mulai dari gaji yang tidak Jelas Dasar Acuan hingga penggunaan uang pribadi dalam operasionalnya.


Menanggapi hal itu Aktivis Muda (IMAM PLUR) Mantan Ketua UKM LDK STISIP MB menganggap hal ini terjadi karena tidak kompetennya Komposisi yang dibentuk, mulai dari Dewan Pengawas hingga direksi perumda. “Sedari awal harusnya pemerintah kota bima menunjuk orang-orang yang berkompeten, berpengalaman serta dari profesional bisnis” ujar Aktivis Muda TSB.


Kelalaian pengelolaan Perumda Tersebut tentu tidak hanya berakibat pada pemborosan anggaran melainkan juga lemahnya perekonomian masyarakat, akibat dari minimnya kontribusi perumda Bima Aneka Kota Bima. 


"Seharusnya, Lembaga sebesar ini bisa lebih focus pada langkah Strategis dan prioritas sesuai Perda Nomor 08 tahun 2019 Perumda Bima Aneka bergerak pada Usaha Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, industri, perdagangan dan jasa usaha lain sesuai potensi yang ada demi menumbuhkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Guna menunjang Pembangunan Daerah Serta menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) , bukan malah Berbanding Terbalik dijalankan seenaknya pada Bisnis Kepentingan Pribadi," Ungkap Imam.


Aktivis Muda (IMAM PLUR) mendesak Wali Kota Bima selaku KPM (Kuasa pengguna Anggaran) Perumda Bima Aneka untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur BUMD Perumda Aneka serta memberhentikannya Sesuai dengan PP 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha milik daerah (BUMD) Pasal 65 Ayat 2 Huruf C, Direksi dan anggota direksi dapat di berhentikan sewaktu-Waktu apabila terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara/ Atau daerah.


"Pasal 68 Ayat 3. Kuasa pemilik Modal (KPM) Dalam hal Ini Walikota, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap direksi dan anggota direksi karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan daerah kecuali direksi atau anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang di timbulkan tersebut dan di setorkan ke KAS Rekening daerah," Paparan Imam. 


Sebagaimana pada Hasil RDP pengakuan PERUMDA kerugian  tahun Berjalan pertanggal 31 Agustus 2021. Sebesar 546 Juta, Sisa Saldo 900 Juta Dari anggaran 2 Miliar dan masih ada sekitar 500 juta yang belum di catat dalam realisasi penggunaan Anggaran..


"Aktivis Muda Ini ikut menambahkan. Dalam pertemuan RDP tersebut terlihat jelas ketidakcakapan PEMKOT dan Direktur dalam pengelolaan PERUMDA yang menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah," pungkasnya. (Red/MA/06).